Jokowi..minta bantuan virus corona segera di salurkan
2020-05-04 13:03Sumber: viva
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta data penerima bantuan sosial atau bansos agar dibuka secara transparan. Hal ini menurutnya perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Selain itu, pemberian bantuan sosial di tengah pandemi wabah virus corona juga harus dipercepat.
Presiden Jokowi mendapatkan laporan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy mengenai program jaring pengaman sosial atau JPS seperti Program Keluarga Harapan atau PKH, paket sembako, bantuan sosial tunal, BLT Desan sudah berjalan.
"Tetapi, saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima, semakin baik. Saya minta minggu ini sudah semuanya sudah bisa diterima," kata Jokowi saat rapat terbatas melalui Youtube Sekretariat Kabinet pada Senin, 4 Mei 2020.
Di samping itu, Jokowi minta Menteri Sosial Juliari Batubara termasuk kepala daerah baik gubernur, bupati, walikota, camat hingga kepala desa agar turun ke lapangan menyisir. Menurut dia, daerah harus diberi fleksibilitas jika ada warga yang miskin belum dapat segera bisa dicarikan solusinya.
"Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara tranparan. Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa. Sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Dan kita bisa melakukan segera korea koreksi di lapangan," ujarnya.
Selanjutnya, Jokowi juga minta dibuatkan hotline untuk pengaduan. Sehingga, apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan bisa diketahui secara cepat. "Saya sampaikan mengenai persoalan timing betul-betul harus dimanage secara baik. Karena, ada bantuan dari pusat, daerah dan desa," jelas dia.
Sementara, Jokowi juga ingin dilakukan evaluasi mengenai penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di 4 provinsi dan 22 kabupaten/kota. Karena, ia ingin memastikan bahwa PSBB ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif.
"Saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk tahap kedua, ini perlu evaluasi. Mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan dan mana yang masih terlalu kendor. Evaluasi ini penting," katanya
Comments
Post a Comment